Belanja Pegawai Tembus Rp 1 Triliun

Akibat Peralihan SMA/SMK

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Selain tidak menganggarkannya proyek pembangunan fisik pada rancangan APBD Perubahan tahun 2017, kali ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu malah menaikan anggaran belanja pegawai. Kenaikan belanja pegawai itu totalnya mencapai Rp 1 triliun, dari sebelumnya yang hanya Rp 975,5 miliar.

Angka kenaikan mencapai 79,8 miliar pada APBD-P. Sementara untuk pendapatan daerah malah menurun menjadi Rp 3,015 triliun, dari Rp 3,041 triliun APBD 2017. Hal ini dilihat dari adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 81,8 miliar.

Terbagi dari pajak daerah Rp 646, 2 miliar turun menjadi Rp 609,7 miliar, retribusi daerah dari Rp 14,9 miliar turun menjadi Rp 6 miliar, hasil pengelolahaan kekayaan daerah Rp 22 miliar turun Rp 18 miliar dan pendapatan lain yang sah dari Rp 222,2 miliar turun menjadi Rp 189,8 miliar.

\"Kenaikan belaja pegawai itu, karena ada penambahaan wewenangan guru SMK/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi,\" terang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA kepada BE, usai menyampaikan nota keuangan APBD-P tahun 2017 pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin (25/9).

Selain belanja pegawai yang mengalami kenaikan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahaan desa juga mengalamai kenaikan. Kenaikan itu mencapai Rp 46,4 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp 14,5 miliar naik menjadi Rp 60,9 miliar. Kemudian untuk belanja bagi hasil juga mengalamai kenaikan sebesar Rp 14,7 miliar, dari sebelumnya Rp 294,2 miliar menjadi Rp 309 miliar.

\"Belanja hibah kita mengalami penuruan sebesar Rp 92,6 miliar dari Rp 385, miliar turun menjadi Rp 292,6 miliar,\" bebernya.

Sama halnya dengan balanja langsung juga mengalami penambahaan sebesar RP 31,8 miliar, dari sebelumnya Rp 1,6 triliun naik menjadi Rp 1,7 triliun. Kemudian Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2016 juga mengalami penambahaan sebesar Rp 219,2 miliar. Sehingga SiLPA itu naik dua kali lipat, dari Rp 224,6 menjadi Rp 443,9 miliar.

\"Untuk penerimaan piutang dana alokasi umum (DAU) masih tetap sebesar Rp 96,9 miliar,\" tambah Rohidin.

Sementara itu, untuk pengeluaran pembiayaan daerah juga mengalamai penambahaan cukup signifikan. Diketahui dari rancangan APBD-P itu, penyertaan modal investasi daerah semulai hanya Rp 18 miliar naik menjadi Rp 25 miliar, ada penambahaan sebesar Rp 7 miliar. Kemudian pembayaran hutang kepada pihak ketiga juga tertera sebesar Rp 4,5 miliar dan pengembalian dana Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLUD) sebesar Rp 5,1 miliar.

\"Penyertaan modal itu diberikan kepada PT Bank Bengkulu dan PT ASKRIDA. Termasuk pembayaran kewajiban Pemprov Bengkulu atas hasil pemeriksaan BPK RI,\" papar Rohidin.

Dalam kesempatan itu, Rohidin menjelaskan pengurangan PAD pemprov terjadi atas adanya penghapusan sumber-sumber PAD. Sumber PAD itu mengalami peralihan dari provinsi ke kabupaten/kota maupun beralih ke pemerintah pusat. Tak hanya itu, penetapan target terlalu tinggi pada APBD sebelumnya juga menjadi pengaruh atas berkurangnya PAD. Namun demikian, PAD yang didapatkan masih mampu menopang beban belanja langsung maupun tidak langsung di Pemprov Bengkulu.

\"Tergat terlalu tinggi, itu juga menjadi pengaruh. Karena sebelumnya ada plot kenaikan sampai 20 persen. Padahal sulit untuk dicapai. Tapi tidak berarti kinerja kita tidak berkerja dan kita pastikan defaktonya tidak mengalami perubahaan,\" ujarnya.

Dengan penyampaian nota keuangan rancangan APBD-P 2017 itu, maka demikian perubahaan tersebut akan segera disahkan. Rencananya, pengesahaan APBD-P itu akan dilakukan pada akhir bulan September ini.

\"Kesempatan dalam pembahasan sudah kita lakukan dan mudah-mudahaan segera akan disahkan,\" pungkas Rohidin. (151)

Sumber: